https://sigiku.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251128_194121-e1764334313688.jpg
Pewarta : Arief
Kota Sukabumi — DPRD Kota Sukabumi bersama Pemerintah Kota Sukabumi resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (28/11/2025).
Selain mengesahkan APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah agenda lain, di antaranya penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, serta penjelasan Wali Kota Sukabumi mengenai Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, dan dihadiri Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, serta Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.
APBD Disahkan Tepat Waktu, Namun Pemotongan Anggaran Tinggi
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengapresiasi ketepatan waktu penyelesaian dan pengesahan APBD 2026. Dokumen anggaran tersebut, menurutnya, akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maksimal dalam 14 hari ke depan.
“Ini tepat waktu untuk pengesahan anggaran APBD tahun 2026. Artinya sudah sah, tinggal segera mengusulkan ke Bandung dalam tempo 14 hari,” ujarnya.
Meski demikian, Ayep menyoroti besarnya pemotongan anggaran yang mencapai 24 persen. Angka ini dinilai jauh lebih tinggi dibanding beberapa daerah lain.
“Saya menginginkan pemotongannya jangan terlalu tinggi. Ada daerah lain yang pemotongannya kecil, 3 persen, 10 persen, sementara kita 24 persen,” jelasnya.
Program P2RW Belum Masuk APBD 2026
Ayep juga memastikan bahwa Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) belum dapat dimasukkan ke dalam APBD 2026 karena keterbatasan anggaran. Saat ini, Pemkot hanya mampu mengalokasikan anggaran merata sekitar Rp150 juta per SKPD dan Rp100 juta per kecamatan.
Meski demikian, ia berharap anggaran parsial dapat tersedia pada triwulan pertama tahun 2026.
“P2RW belum dicantumkan. Tapi setelah saya lihat langsung ke lapangan, P2RW sangat efektif dan dirasakan masyarakat. Dana Rp25 juta yang diberikan RW juga sering ditambah swadaya warga,” ujarnya.
Ayep menegaskan bahwa Pemkot tetap mendukung penuh program tersebut karena manfaatnya yang langsung dirasakan masyarakat.
“Saya sangat mendukung P2RW. Selain padat karya, infrastrukturnya dapat, kebersamaan warga juga terbangun,” tambahnya.
Sinergi Pemkot dan DPRD Didorong untuk Tambahan Anggaran
Wali kota menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam upaya mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita ada ikhtiar bersama-sama dengan legislatif untuk mendorong. Semua fraksi punya peran dalam meminta dukungan ke pusat,” ujarnya.
Post Views: 59
