https://www.koransinarpagijuara.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250703-WA0023-e1751548946413.jpg
Pewarta :Liputan Khusus
Koran SINAR PAGI, Kab. Bandung,-Terpantau Lipsus KSP (2/07/2025) Puluhan Orang Tua Siswa/i Mengeluh Ijasah Kelulusan ditahan pihak sekolah, seperti di utarakan NY (45), satu diantara orang tua siswa/i pada saat di konfirmasi di kediamannya, “kami sebagai orang tua siswa/i merasa kecewa dengan tindakan pihak sekolah SMA SAPTA DHARMA anak kami pulang sekolah hanya menerima “Map kosong”
Dengan alasan orang tua punya tunggakan kepada pihak sekolah sehingga ijasahnya di tahan pihak sekolah.
Apakah tindakan sekolah di Jawa barat seperti begini, sedangkan Gubernur Jawa Barat, DEDI MULYADI (KDM))bapak aing diberbagai kesempatan yang tayanv di yuotube, bahwa sekolah swasta maupun Negeri di Jawa Barat biaya pendifikan gratis.
Fakta dan kenyataannya sekolah swasta banyak pungutan-pungutan seperti:PPDB 2024 rp.2.800.000, SPP Rp.75.000/bulan, biaya ujian dan perpisahan Rp.685.000 /siswa. Jika orang tua siswa/i tidak dapat melunasi pungutan tersebut, sanksinya ijasah ditahan pihak sekolah dan siswa hanya menerima Map kosong.
Masih kata NY, “kami mohon kepada bapak DEDI MULYADI, Gubernur Jawa Barat, agar dapat membantu kami ijasah yang di tahan pihak sekolah segera diberikan kepada siswa,” tutur NY
(3/07/2025) Lipsus KSP sambangi Ketua DPD Jurnalis independen Bersatu(JITU)kab Bandung di kantornya.
Dia menyayangkan pihak sekolah menahan ijasah siswa/i, tidak mengikuti intruksi Gubernur Jawa Barat, “sebaiknya Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengundang seluruh Kepala Sekolah Swasta di seluruh Jawa Barat. guna mencari tahu, kenapa pihak sekolah swasta menahan ijasah siswa/i, apakah dana BOS tidak cukup ? atau fasilitas gedung sekolah swasta belum ada perhatian dari pemerintah propinsi Jawa Barat. Ini sangat urgen. Mengingat program pendidikan untuk rakyat menjadi program nasional diperkuat oleh program Gubernur Jawa Barat “Pendidikan Gratis di Sekolah Negeri maupun Swasta, ujar Wawan”
“Dikumpulkannya Kepala SMA/SMK se Jawa Barat agar program pendidikan gratis bagi siswa/i di Jawa Barat dapat terealisasi. dan untuk itu Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat perlu memberikan pengarahan dan sanksi yang tegas kepada Kepala SMA/SMK yang masih melakukan pungutan kepada suswa/i nya,” Pungkas Ketum.Jurnalus Independen Bersatu (JITU)
Post Views: 101
