Proyek Jembatan Rp. 12,6 Miliar Dipertanyakan,…

Pewarta : Arief

Kota Sukabumi – Rencana pembangunan jembatan senilai Rp. 12,6 miliar yang masuk dalam proyek strategis daerah menuai kritik keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, menilai pemerintah kota perlu menata ulang prioritas anggaran agar tidak melenceng dari kebutuhan mendasar masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, yang membahas arah kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan.

Dalam forum itu, Raden secara tegas mempertanyakan urgensi proyek jembatan bernilai besar di tengah kondisi jalan dan drainase yang masih banyak dikeluhkan warga.

“Jangan sampai proyek besar justru menutupi persoalan utama. Jalan rusak dan drainase buruk itu kebutuhan nyata masyarakat setiap hari,” tegasnya.

Raden mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Kota Sukabumi saat ini berpotensi berada di bawah ambang ideal 80 persen. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya pada kenyamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Menurutnya, indikator kemantapan jalan bukan sekadar angka teknis, melainkan cerminan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada proyek-proyek berbiaya besar yang bersifat simbolik, namun minim dampak langsung. Dalam konteks ini, pembangunan jembatan dinilai perlu dikaji ulang secara matang—baik dari sisi urgensi maupun manfaat riilnya.

“Kita butuh infrastruktur yang terasa langsung manfaatnya. Jalan, drainase, dan jembatan harus ditangani proporsional, bukan timpang,” ujarnya.

Raden juga menyoroti wacana pengalihan anggaran proyek jembatan tersebut. Ia menilai langkah itu bisa menjadi solusi strategis, asalkan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

“Kalau dialihkan, harus jelas untuk pelapisan ulang jalan agar lebih kuat dan tahan lama. Bukan perbaikan sementara yang cepat rusak lagi,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait mekanisme pengalihan anggaran—apakah melalui pergeseran anggaran murni, perubahan APBD, atau skema lain. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan tetap sesuai aturan dan tepat sasaran.

Di akhir pernyataannya, Raden menaruh harapan sekaligus tekanan kepada Ayep Zaki agar mampu mengambil keputusan yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

“Ini soal keberpihakan. Anggaran harus diarahkan pada infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga, bukan sekadar proyek besar yang terlihat megah,” pungkasnya.

Sorotan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur di Kota Sukabumi kini berada dalam pengawasan ketat. Publik menanti, apakah pemerintah akan merespons dengan kebijakan berbasis kebutuhan—atau tetap melanjutkan proyek yang menuai tanda tanya.

Post Views: 126