https://sigiku.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_20251103_152454-e1762158624683.jpg
Pewarta : Heri Kusnadi
OGAN ILIR – Ratusan warga dari Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ogan Ilir, Senin (3/11/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut agar lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh PT Gembala Sriwijaya dikembalikan kepada warga setempat.
Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet itu beralamat di Jl. Raya Palembang–Prabumulih Km. 33, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.
Koordinator Lapangan aksi, Basuki, menjelaskan bahwa lahan warga Desa Tanjung Baru masih dikuasai oleh perusahaan, padahal masa izin HGU PT Gembala Sriwijaya telah habis sejak 31 Desember 2024.
“Kami berharap pemerintah hadir untuk menengahi masalah ini, supaya persoalan antara warga dan PT Gembala Sriwijaya dapat diselesaikan secara baik dan musyawarah,” ujar Basuki dalam orasinya.
Ia menambahkan, warga meminta agar pemerintah memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan untuk mencari solusi bersama.
“Lahan HGU tersebut diperkirakan mencapai 2.000 hektare di Desa Tanjung Baru, 800 hektare di Desa Burai, dan 500 hektare di Desa Payakabung,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, didampingi Sekretaris Daerah Muhsin Abdullah serta jajaran Forkopimda Ogan Ilir.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Ardani menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan segera disampaikan kepada pihak PT Gembala Sriwijaya.
“Sebelumnya, PT Gembala Sriwijaya memang telah mengajukan audiensi dengan pemerintah daerah dan berjanji untuk memberikan paparan. Namun hingga saat ini, hal tersebut belum terlaksana,” terang Ardani.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan menunggu proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan segera mengundang pihak perusahaan dan mengupayakan komunikasi secepatnya,” tegas Ardani.
Aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian serta dukungan dari perangkat desa. Warga berharap pemerintah daerah dapat menjadi penengah yang adil dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Post Views: 135
