PWI Pusat Sepakati Amandemen PD/PRT, Mekanisme Pemilihan…

Pewarta : Red

Jakarta – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat merampungkan pembahasan draf penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) dalam Rapat Pleno yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/1/2026) sore.

Rapat pleno tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan intensif yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026. Agenda strategis ini dihadiri Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan arah organisasi.

Rapat dipimpin Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh. Dalam pengantarnya, ia menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang penting guna menjawab dinamika internal organisasi serta tantangan dunia pers yang terus berkembang.

“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujar Zulkifli Gani Ottoh.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama PD/PRT di tingkat pusat. Tim penyempurnaan, kata dia, telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap berbagai pandangan dalam rapat pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf serta sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Sabtu (16/1/2026).

Menurutnya, penyempurnaan PD/PRT kali ini diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi. Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.

Adapun Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat terdiri dari Ketua Tim Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Bidang Organisasi), Sekretaris Nurcholis MA Basyari (Sekretaris Dewan Kehormatan), Djoko Tetuko Abdul Latief (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Iskandar Zulkarnain (Wakil Sekretaris Jenderal), Novrizon Burman (Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah), Zul Effendi (Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumatera Barat), serta Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum).

Dalam draf amandemen PD/PRT tersebut, terdapat dua perubahan fundamental. Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur dengan melibatkan seluruh anggota PWI serta ketua PWI dari 38 provinsi dan satu cabang khusus Surakarta. Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Perubahan kedua adalah pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan organisasi,” ujar Zulkifli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.

“Hasil rapat pleno akan kami sampaikan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.

Melalui proses penyempurnaan ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT, sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Post Views: 109