DPRD Ogan Ilir Minta Pendataan Penerima Bansos Tepat Sasaran

Pewarta: Heri Kusnadi

OGAN ILIR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dilakukan secara tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi Partai NasDem, Basri M. Zahri, dalam Sidang Paripurna DPRD Ogan Ilir.

Basri menyampaikan interupsi kepada pimpinan sidang, Ketua DPRD Ogan Ilir Edwin Cahya Putra, yang didampingi Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani. Sidang Paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Inderalaya, Senin (22/12/2025).

Dalam interupsinya, Basri meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan realisasi bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Bantuan sosial memang merupakan program dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan penyalurannya agar tepat sasaran,” ujar Basri.

Ia menekankan agar proses pendataan penerima bansos yang dilakukan oleh operator desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Kami meminta OPD terkait dapat bekerja sama dengan pemerintah desa, sehingga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya benar-benar tepat sasaran,” harapnya.

Permintaan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial serta mencegah terjadinya kesalahan data penerima di lapangan.

Menanggapi interupsi tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung upaya DPRD dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Menurut Ardani, pemerintah daerah melalui OPD terkait akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan data penerima bantuan sosial dengan mengacu pada data terpadu serta hasil verifikasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Kami sepakat bahwa pendataan penerima bansos harus akurat dan transparan. Pemerintah daerah akan menginstruksikan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar data penerima bantuan terus diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan,” kata Ardani.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan DPRD sangat diperlukan agar program bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Dengan kerja sama yang baik, kami berharap bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan program lainnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Ogan Ilir,” ujarnya

Post Views: 122