https://sigiku.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG_20251014_163300-e1760443918735.jpg
Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka kepada DPRD Kota Sukabumi, dalam kegiatan yang digelar di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Selasa (14/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa komunikasi adalah kunci dalam membangun hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.
“Saya sangat senang apabila setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Karena itu, saya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi apabila kejadian ini menimbulkan keresahan. Sekali lagi, saya memohon maaf kepada seluruh warga Sukabumi,” ujar Ayep Zaki.
Ia menjelaskan, kejadian yang sempat menjadi perhatian publik itu terjadi secara spontan, tanpa niat buruk.
“Kejadian tersebut murni spontanitas sebagai manusia. Di ruangan itu juga hadir beberapa saksi, seperti Pak Bobi Maulana, Pak Jamal, dan Pak Opik. Saya berharap persoalan ini tidak diperpanjang karena tidak ada niat negatif sedikit pun. Saya selalu berpikir dan berbuat positif kepada siapa pun,” katanya.
Ayep Zaki juga menegaskan bahwa secara resmi pihaknya telah mengirim surat permohonan maaf kelembagaan kepada DPRD Kota Sukabumi.
“Surat permintaan maaf sudah kami kirim sebelum pukul 12 siang, sebelum konferensi pers DPRD dilakukan. Surat tersebut ditandatangani juga oleh Wakil Wali Kota dan sudah diterima oleh DPRD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga suasana agar tetap kondusif dan tidak memperkeruh keadaan melalui pernyataan maupun unggahan di media sosial.
“Mari kita jaga kondusivitas. Jabatan Wali Kota adalah amanah rakyat. Karena itu, jika rakyat menginginkan sesuatu yang baik, tentu saya akan menuruti dan melaksanakannya,” ucapnya.
Ayep juga menegaskan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan DPRD demi mempererat komunikasi.
“Saya sudah menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, baik secara tertulis maupun lisan melalui media. Saya ingin memastikan situasi yang harmonis dapat kembali terbangun,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“Saya sepakat bahwa DPRD adalah mitra sejajar, bukan bawahan dan bukan lawan politik. Justru dengan dinamika ini, saya berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif bisa semakin terbuka, produktif, dan profesional,” jelasnya.
Ayep juga menyinggung pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum dan prinsip tata negara.
“Dalam menata kota, rujukan kita adalah hukum tata negara. Karena itu, setiap kebijakan harus berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Saya bukan ahli hukum atau politik, karena itu saya selalu menggandeng para ahli agar setiap keputusan tetap sesuai aturan,” terangnya.
Selain itu, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Tidak boleh ada praktik KKN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Saya mohon seluruh pihak ikut mengawasi agar tidak ada titipan proyek atau jabatan. Semua proses promosi dan pengadaan akan mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing dinas,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ayep menegaskan kembali sikapnya yang sejalan dengan pandangan DPRD.
“Saya sependapat dengan poin-poin yang disampaikan Ketua DPRD: menjaga suasana kondusif, menjalin hubungan sebagai mitra sejajar, dan bekerja profesional. Insyaallah, semua itu akan kami jalankan,” pungkasnya.
Ia juga optimistis, dari dinamika yang terjadi akan muncul dampak positif bagi pembangunan Kota Sukabumi.
“Saya yakin, dari kejadian ini akan lahir sinergi yang lebih baik. Kita akan membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Bersama DPRD, kita akan menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, dan berbagai masalah sosial lainnya,” pungkasnya.
Post Views: 97
