https://www.koransinarpagijuara.com/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250617-WA0037-e1750151471269.jpg
Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, memimpin langsung rapat tindak lanjut kerja sama dengan Tim Simpul Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) untuk Program Penerangan Jalan Umum (PJU), Senin (16/6/2025).
Rapat yang digelar di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengatasi persoalan penerangan jalan di wilayahnya.
Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menyatakan bahwa Program KBPU untuk PJU merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi anggaran.
“Titik simpul harus memahami konsep KBPU. Target kita adalah awal tahun 2026 seluruh PJU yang direncanakan sudah menyala,” tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan target ambisius namun terukur yang ingin dicapai Pemkot Sukabumi.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Plh. Sekda, Asisten Daerah I dan II, perwakilan Bappeda, serta seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang menunjukkan dukungan penuh dari jajaran birokrasi kota terhadap program tersebut.
Wali Kota juga menekankan bahwa proyek PJU ini tidak hanya penting dari sisi pelayanan publik, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam mencegah potensi kebocoran anggaran.
“Program ini dirancang secara akuntabel dan transparan. Tidak boleh ada celah untuk praktik-praktik korupsi,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemilihan sektor PJU sebagai prioritas bukan tanpa alasan. Masih banyak titik di Kota Sukabumi yang minim penerangan, sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Penerangan yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga,” tambahnya.
Wali Kota meminta seluruh simpul kerja agar fokus menjalankan tugasnya masing-masing secara maksimal demi kelancaran proyek.
Ia juga menginstruksikan seluruh aparatur pemerintah agar bekerja secara profesional, menghindari kesalahan, dan bertanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diemban.
“Evaluasi efektivitas anggaran di masing-masing SKPD juga akan dilakukan untuk memastikan tata kelola keuangan yang efisien dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Post Views: 63
